 |
| Para Petani Rembang sedang menunggu sosialisasi program SINPI di Lantai 4 Gedung Pemda Rembang. |
Penyaluran pupuk bersubsidi ditata dan dibentuk Pemerintah dengan Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) dan kartu tani. Melalui SINPI masalah kelangkaan pupuk dan penyaluran yang salah sasaran diklaim akan bisa teratasi. Semacam aplikasi berbasis sistem, SINPI ini disosialisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di lantai IV kantor Bupati Rembang, Jum'at (27/1).
Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Provinsi Jawa Tengah, Dra Peni Rahayu menjelaskan, pemerintah Jawa Tengah dalam satu tahun mengucurkan dana hampir Rp. 5 triliun untuk subsidi pupuk, untuk itu perlu pengawasan dan kartu tani ini menjadi solusi. Tahapanya adalah pendataan yang valid, dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih akan divalidasi lagi.
"Ya memang data awal dari RDKK, cuman saat ini data RDKK banyak yang tidak pas. Pengalaman dari 22 kabupaten /kota itu sebagian besar RDKK banyak yang tidak pas, mungkin ada yang sudah meninggal masih tercatat, kemudian tanahnya ada yang sudah dijual atau diwariskan dan sudah menjadi rumah, tanah bengkok yang penyewanya sudah ganti juga masih tercatat disitu. Kevalidan datanya baru 50 persenan,"ujarnya.
Terkait pendataan, kerjasama dari penyuluh, ketua kelompok tani Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sampai petani diminta untuk menyampaikan data seakurat mungkin. Semua petani yang memiliki atau menggarap lahan maksimal 2 hektar harus dimasukkan.Di dalam kartu tani, Petani diminta NIK kependudukannya sebagai pedoman database agar tidak terjadi data ganda. Ke depan database tersebut akan diintegrasikan dengan data-data subsidi yang lain seperti data raskin.
"Dengan kartu tani petani akan mengetahui berapa jatah pupuk dalam satu tahun yang berhak mereka dapat. Berapa jatah ureanya, PPK sekian, ZA nya sekian, petani mendapatkan jaminan untuk alokasi pupuk tersebut selama satu tahun," terang wanita salah satu staf Ganjar Pranowo ini.
Program kartu tani tersebut bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kartu tersebut berfungsi layaknya ATM, bisa digunakan untuk membayar telepon dan menabung dengan tanpa ada potongan administrasi. Bahkan tidak ada dana minimal atau dana yang mengendap. Pemprov Jateng memiliki target tahap sosialisasi selesai bulan februari, untuk pendataan bulan april. Untuk input ke sistem antara bulan Mei dan Juni , pada bulan September kartu tani sudah bisa dibagikan.
Sementara itu Bupati Rembang, H.Abdul Hafidz menekankan kepada jajarannya agar lebih cermat dan teliti saat pendataan petani. Karena selama ini data yang tidak akuratlah yang menyebabkan tidak optimalnya program subsidi dari pemerintah. "Seperti program raskin jadinya rasto, elpiji 3 kg banyak perusahaan dan peternakan ayam juga pakai. Jadi masalah data amatlah penting,"tuturnya.(Handoko)