43 KEPALA DESA BARU DI REMBANG,  DILANTIK BERSAMA

Bupati Rembang H Abdul Hafidz Saat melantik 43 Kepala Desa Di Pendopo Museum Kartini Rembang.

Rangkuman Berita Sindo Weekly Rembang.

Kepala desa terpilih hasil dari Pilkades serentak tanggal 30 November 2016 yang lalu sebanyak 43 kepala Desa, dilantik berbarengan oleh Bupati Rembang di Pendopo Museum RA Kartini, Jum’at (16/12). Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pelantikan istri -istri kepala desa terpilih sebagai ketua Tim Penggerak PKK Desa. Pelantikan dihadiri juga Wakil Bupati Rembang beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rembang.

Bupati menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para Kades. Dalam kesempatan itu diantaranya, dengan adanya kucuran dana besar dari pemerintah harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. Kades tidak boleh berpikiran mengembalikan modal kampanye yang telah dikeluarkan untuk pesta politik desa. 

“Jangan sampai niat mengembalikan modal kampanye itu dilakukan, harus ditekan dan jangan sampai. Apalagi saat ini Presiden sedang berkomitmen membasmi pungutan liar. Di Rembang juga sudah dibentuk tim Saber Pungli yang terdiri 60 orang yang diketuai oleh Wakapolres dengan wakilnya Kasie Pidsus Kejaksaan Rembang", tegasnya.

Selanjutnya ke 43 Kades diminta agar bisa bekerja sama dengan perangkat desa, terlebih BPD. Mereka merupakan kunci keberhasilan Kades dalam menjalankan program-program di desa. Selain itu hal penting yang ditekankan yakni menjalankan tugas dengan menjalin hubungan baik dengan pendamping atau pesaing saat pilkades lalu, meskipun berat tapi harus dilakukan, dengan begitu menurut Bupati, Kades akan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Desa Goa Kecamatan Lasem, Suprapto, saat dikonfirmasi setelah dilantik, akan berkonsolidasi terlebih dulu dengan berbagai elemen di desa, seperti perangkat desa dan BPD, setelah itu pihaknya akan meningkatkan performa pelayanan terhadap masyarakat. 

Sementara terkait himbauan jangan ada pungutan liar oleh Bupati, di bawah kepemimpinannya dipastikan tidak ada pungli dalam pelayanan. “Walaupun kita di desa yang ada di pucuk gunung kita tegaskan dalam pelayanan tidak ada pungli. Seperti pembuatan KTP ke kabupaten kita harapkan tidak pungutan kepada warga", tegasnya. (Handoko)